MODEL PENGELOLAAN WISATA BAHARI BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BINTAN, KEPULAUAN RIAU

Abstract

Kabupaten Bintan merupakan salah satu daerah tujuan wisata bahari di Pulau yang berinduk pada Provinsi Kepulauan Riau. Kekayaan sumberdaya hayati pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bintan dapat berpotensi menjadi daya tarik wisata bahari. Sumberdaya tersebut meliputi ekosistem mangrove, lamun, terumbu karang, dan daerah peneluran penyu (Aftari, dkk. 2021). Pemanfaat terbesar jasa pariwisata saat ini adalah para investor yang bermodal besar, walaupun ada sebagian masyarakat yang membentuk kelompok usaha wisata, tetapi sebagian besar dari mereka masih merasa sebagai penonton. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan “Model Pengelolaan Wisata Bahari Berkelanjutan di Pulau Bintan, Kepulauan Riau” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Partisipasi Pelaku Pariwisata (Stakeholders) dalam Pengelolaan Wisata Bahari yang Berkelanjutan di Pulau Bintan adalah partisipasi aktif.. Masyarakat lokal juga memiliki tingkat partisipasi aktif karena terlibat langsung dalam kegiatan Pariwisata di Kabupaten Bintan. Pola kepariwisataan bahari di Kabupaten Bintan menunjukkan partisipasi aktif dari pengusaha maupun warga lokal dan telah menunjukkan ciri pariwisata berkelanjutan. Model Pengelolaan Wisata Bahari secara Berkelanjutan di Kabupaten Bintan adalah model desa wisata sebagai bagian dari pariwisata alternatif dengan berbasis pada empat Kategori yakni Alam, Aktivitas, Budaya dan Event. Berdasarkan data di lapangan ditemukan bahwa orientasi potensi wisata bahari yang sudah ada dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan budaya dengan tujuan kesejahterahaan masyarakat. Namun melihat situasi dan kondisi di lapangan, perencanaan Wisata Bahari Kabupaten Bintan tidak dapat diterapkan secara serentak di seluruh kecamatan/desa. melainkan terlebih dahulu dipilih empat desa sebagai pilot project. Selain itu, Pembangunan juga harus berfokus pada prioritas seperti pengembangan SDM, membangun kemitraan dan penguatan kelembagaan.